Prof. Ismail Suny, Pelabuhan Susoh, dan hasil Bumi Aceh

Pada tanggal 2 Desember 1973 oleh minggu Abadi dimuat uraian tulisan Prof. Ismail Suny, S.H., M.C.L. dengan judul: “Pelabuhan Susoh di Aceh Selatan, Keadaan Fasilitasnya sangat Menyedihkan”.

Sebelum pemekaran Aceh Selatan dengan Aceh Barat Daya (ABDYA), Susoh adalah suatu perdesaan yang inklut kedalam yurisdiksi Kabupaten Aceh Selatan. Pemekaran tersebut bukan saja ekses (peristiwa) dari reformasi 1998. Perubahan ke-pemerintahan dari orde baru ke reformasi ikut memberikan daya dalam percepatan Pemekaran Kabupaten tersebut, demi kepentingan percepatan pembangunan dan kesejahteraan. Tak luput juga oleh perjuangan para tokoh-tokoh Abdya pada masa itu. Ide pemekaran bukan suatu hal baru yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh beserta masyarakat Abdya, tetapi maksud tersebut sudah sejak tahun 1960-an diwacanakan terhadap daerah yang mempunyai banyak sebutan itu, diantaranya: Bumoe Teungku Peukan, Bumi Persada, Bumi Cerana, Tanoh Mano Pucok, Tanoh Breuh Sigupai, Alue Maleem Diwa, dan lain sebagainya.

Kembali ke Uraian Prof. Ismail Suny mengenai mirisnya keadaan fasilitas Pelabuhan Susoh, dalam suatu perjalanan singkat ke Aceh Selatan, beliau berkesempatan menyaksikan keadaan pelabuhan Susoh, disamping Tapak Tuan dan Singkil merupakan pelabuhan hasil hutan, salah satu pelabuhan terletak di ujung barat Indonesia yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada waktu itu pelabuhan Susoh termasuk pelabuhan golongan C dimana kapal-kapal berukuran 1.000-3.000 ton dapat berlabuh. Pada musim angin Utara-Barat yaitu pada bulan Mei-Juli kapal-kapal dapat berlindung di Teluk Susoh (Pulau Kayu) dan pada musim angin Selatan yaitu pada bulan November-Desember di Teluk Baruh (Ujung Serangga).

Keadaan fasilitas pelabuhan sangat menyedihkan sekali, jangankan berbicara mengenai cargo handling equipments seperti  mobile crane forklift, low bed trailer atau-pun all wheel tractor seperti fasilitas di pelabuhan saja tidak ada di Susoh.

Kalau saja tidak ada dermaga (kurang lebih 50 meter dari pantai) yang diperbarui papannya oleh PT Socfindo (Joint venture Belgia dan Indonesia) yang mengekspor minyak kelapa sawit dan biji sawit dari pelabuhan susoh, kita akan mengatakan bahwa pelabuhan itu hanyalah pelabuhan alam semata-mata. Ditambah lagi kapal-kapal harus berlabuh kurang lebih 200-300 meter dari pantai, maka keluar masuk tongkang-tongkang dari muara Sungai Susoh sangat tergantung kepada keadaan pasang-surut.

Beliau mengutip buku Dr. Anthony Reid, The Contest For North Sumatra (Aceh the Netherland and Britain 1858-1898) Seorang Indonesia Aceh yang berjiwa Pengusaha Leube Dapa, yang menjadi “Chief of Susoh” pada tahun 1820 telah mengekspor 150.000 pikul (kurang lebih 10.000 ton) lada, separuh dari produksi dunia pada waktu itu di ekspor dari pelabuhan Susoh. Sebagian besar dari suplai lada dari Aceh bagian Selatan itu bukan dibeli oleh VOC tetapi oleh saudagar-saudagar dari Salem dan Boston (Amerika Selatan). Dua puluh satu kapal Amerika mengunjungi “peppercoast” Susoh di tahun 1802, dan mereka terus-menerus mendominir perdagangan lada itu hingga tahun 1950, disamping kapal-kapal India, Prancis dan Arab.

Susoh sebagai peabuhan lada mulai mundur setelah kesuburan tanah di pantai Selatan Aceh kian merosot (pupuk belum dipakai pada waktu itu) dan dengan munculnya pelabuhan-pelabuhan baru di Aceh Barat seperti: Patek, Rias, Tunom dan Melaboh disekitar tahun 1830. Dan dengan berkembangnya pelabuhan antara Lhoksemawe dan Tamiang di tahun 1850 peranan Susoh kian terdesak.

Dalam hal Upgrading pelabuhan Susoh ialah tugas dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia, mengingat peranannya pada waktu itu sebagai satu-satunya pelabuhan hasil hutan, perkebunan dan pertanian di daerah Aceh bagian Selatan. Pelabuhan ini dipergunakan untuk pengangkutan kayu dari kelompok hutan Krueng Sapi-Krung Batee. Oleh perkebunan PT Socfiindo yang lebih kurang 3.000 hektar perkebunan kelapa sawitnya, dari pelabuhan Susoh diekspor lebih kurang 3.500 ton minyak kelapa sawit dan lebih kurang 700 ton biji sawit setiap tahunnya. 

Selain itu hasil pertanian rakyat seperti beras (surplus), pala, cengkeh dan minyak nilam dan lain-lain dikirim ke luar daerah melalui pelabuhan Susoh.

Departemen Perhubungan RI kalau berprinsip “Harbour follows the trade” (pelabuhan baru dikembangkan kalau volume perdagangan di daerah tersebut sudang berkembang), sudah wajar kalau dari sekarang telah membangun pelabuhan Susoh, ditambah-lagi mengingat peranan peranan pelabuhan-pelabuhan di Samudera Indonesia di masa depan sehubungan dengan masalah Selat Malaka. Apalagi kalau berprinsip sebaliknya “Trade follows the harbour” (pelabuhan dikembangkan lebih dulu untuk ikut mengembangkan/menciptakan kemajuan perdagangan di daerah tersebut). Hal terakhir ini berhungungan dengan potensi daerah Aceh Selatan, terutama Kecamatan Kuala Batee dimana sedang dilakukan Feasibility study oleh Konsultan dari Jakarta tentang kemungkinan Pelletzing planation/factory dan lain-lain di Kecamatan Kuala Batee.

Walaupun tersedia tanah yang luas dan dapat ditanami singkong (cassava), atau tanaman-tanaman lain dengan buruh yang tersedia dan modal yang cukup, tetapi kalau fasilitas pelabuhan sangat minim kapal harus berhari-hari memuat barang, maka cita-cita untuk membangun perkebunan yang modern di Kuala Batee itu tidak akan dapat dilaksanakan.

Pada tanggal 29 Desember 1973 Harian Abadi mengadakan wawancara dengan Prof. Ismail Suny, diantaranya Prof. Mengungkapkan: kemelut yang kita hadapi sekarang adalah akibat dari tidak berjalannya Mekanisme Demokrasi. Mungkin rakyat tidak sabar lagi menunggu, oleh karenanya harus ditempuh jalan pendek. Langkah dalam segala bidang.

Demikianlah kupasan (korektif serta solusi) yang dikemukakan beliau mengenai kemirisan keadaan fasilitas pelabuhan Susoh oleh Profesor kelahiran Labuhanhaji 7 Agustus 1929 ini.